Pemilu 2024 Diprediski Kacau, Kampanye Belum Mulai Bawaslu Terima Banyak Laporan Dugaan Pelanggaran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Anggota Bawaslu Puadi menuturkan pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ada 23 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang masuk ke Bawaslu.

Menurutnya, jajaran pengawas pemilu harus bersikap responsif dalam menerima aspirasi dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca juga: Gara-gara Pantun, Cak Imin dan Mahfud MD Harus Bersiap Berurusan dengan Bawaslu

“Pasca-penetapan DCT, ada 23 laporan pelanggaran administrasi pemilu yang masuk ke Bawaslu. Lalu juga ada tiga laporan dugaan pelanggaran netralitas Penjabat (Pj) Bupati,” jelas Puadi dalam keterangannya, Minggu (19/11/2023).

Dia meminta Bawaslu daerah untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik.

“Saya ingin agar pengawas di daerah terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI agar Bawaslu daerah bisa menangani netralitas ASN, TNI, dan Polti termasuk PJ Bupati, wali kota, dan gubernur sesuai ketentuan dan prosedur,” ucapnya.

“Divisi penanganan pelanggaran juga tetap menjalin komunikasi dengan divisi atau bagian lainnya,” imbuhnya.

Dalam melaksanakan kewenangan, Puadi meminta seluruh jajaran pengawas pemilu mulai dari pusat hingga daerah dapat responsif menerima aspirasi dan laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Baca juga: Kesbangpol DKI Jakarta Lepas Tangan Terkait Baliho Kaesang, Pilih Serahkan ke Bawaslu RI

“Kami harus responsif menerima aspirasi dan laporan dugaan pelanggaran dan menangani secara substansif yang sesuai prosedur. Kami harus bisa menampung aspirasi yang ada,” ucapnya.

Selain itu, dalam pelaksanannya, Bawaslu di daerah melakukan koordinasi yang apik secara berjenjang dalam mengasah keterampilan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas.

“Mohon teman-teman provinsi tetap membimbing teman-teman kabupaten/kota karena dalam menangani dugaan pelanggaran harus detail. Harus tahu apa itu informasi awal, apa itu temuan atau laporan? Ketika menindaklanjuti temuan harus bisa melakukan pembuktian yang kuat. Kalau nanti kita yang menemukan jangan sampai nanti kita yang menghentikan di tengah jalan,” ungkapnya.

Baca Juga  Pertama Kali Nonton Konser Musik, Fairuz A Rafiq Ajak Sonny Septian Lihat Aksi Panggung Ed Sheeran

Sebelumnya, Bawaslu Jakarta Barat mencatat ada lebih dari 200 alat peraga yang melanggar ketentuan kampanye.

Pasalnya, alat peraga tersebut dipasang tidak pada waktu dan tempatnya.

Seperti diketahui, di Jakarta Barat banyak bertebaran baliho dan spanduk berbagai ukuran, mulai dari politisi DPRD DKI Jakarta hingga DPR RI.

Malah banyak pula baliho putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *